uu no 33 tahun 2004. About the Author . uu no 33 tahun 2004

4456, LL SETNEG : 24 HLM. Undang-undang (UU) No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Download : UU-No. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Menurut UU No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 18 Tahun 2004 Perkebunan MATERI. 33 Th. 4419, LL SETNEG : 25 HLM. d. UU No. Judul. 45 Tahun 2006 (X). Volume 10 No. 2017/NO. 2017. Menimbang. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) yang menggantikan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. 1. 12 Tahun 2008; UU No. Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara Pusat dan Daerah mengharuskan kehati-hatian mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan. 4444 , LL SETNEG : 34 HLM. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. 2004/ No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 082 Triliun, DJP: Terima Kasih Wajib Pajak. Tempat Penetapan. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai. 1 Disampaikan pada kegiatan Workshop “Penguatan Kapasitas Pemerintahan Untuk Peningkatan Kinerja Pejabat Struktural se-Kabupaten Cilacap Dalam Menunjang Pembangunan Daerah. 22, LN. 1 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2022 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 05 Januari 2022 Tanggal Pengundangan 05 Januari 2022 Tanggal. Penjelasan Umum UU 1 tahun 2022. Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial. 33 Tahun 2004) dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah – Selain perimbangan yang telah dijelaskan antara pusat dan daerah juga harus ada perimbangan dalam keuangan. 27-Th2007-Ttg-Pengelolaan-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau2-Kecil 34. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) NO. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Negara. RESUME UU NO 33 TAHUN 2004 RESUME UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIBANGAN KAUANGAN ANTARA KAUANGAN PUSAT DAN KEUANGAN DAERAH. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. 082,56 triliun atau setara dengan 88,04% dari target yang ditetapkan. Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah. METADATA PERATURAN. 30, LN. UU No. f. Resume uu no 33 th. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaNOMOR 25 TAHUN 2004 . Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Status Peraturan. Desentralisasi. UU No. UU No. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 41 Tahun 2008 , LN No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. UU No. KMA No. Pelaksanaan UU No. 2004 dan Kep. PMA No. 0%. 38. 6141, LL SETNEG : 54 HLM. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. . Setelah perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, namun setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, peruntukan penyesuaian aset telah pindah ke dispersi beberapa aset normal Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. Setelah UU Nomor 25 Tahun 1999 mengalami revisi mendasar hingga memunculkan UU No 33 Tahun 2004, wacana revisi UU tersebut terus bergulir. 25 Tahun 2002, UU No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004/ No. 2009. Undang-undang. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 12 Tahun 2008; UU No. (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. 2 No. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358); 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi itulah yang dimaksud otonomi seluas-luasnya dalam Agenda Reformasi 1998, di mana daerah diberi kewenangan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 33 Tahun 2004 hanya memberikan 20 persen hasil pertambangan umum untuk daerah penghasilnya, dan 80 persen untuk pemerintah pusat. mengubah UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. id. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut UU no. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanSejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. KEDUDUKAN 4. METADATA PERATURAN. Pasal 23. SehinggaNOMOR 40 TAHUN 2004. IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang. 2013. 12 Tahun 2016 . Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan. UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil. Peraturan Pelaksana. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang (UU) NO. 33, TLN NO. 40, LN. Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 60. Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: Undang-undang. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara 6. NOMOR 32 TAHUN 2004. 33 tahun 2004 : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968. (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. Peraturan Presiden •Ketentuanmengenai tugas, fungsi, dan susunanorganisasi BPJPH •Telah diaturdalam PeraturanPresiden Nomor83 Tahun 2015 tentangKementerian. PEMERINTAHAN DAERAH. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 0%. 2004/ No. -----, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Alokasi anggaran kesehatan rendah di masing-masing daerah dimungkinkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 22 tahun 1999. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia. 33 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara DETAIL PERATURAN Abstrak. 4. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. UU No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu. “Secara yuridis UU Nomor 22 Tahun 1948 ada, tetapi peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan,” tulis Moh. Published on June 6, 2019. Hubungan Antar Peraturan. Status Peraturan. 2004. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap penduduk untuk A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Rizki, Tinjauan UU No. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 33 Tahun 2004 & Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga | 48 ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. UU No. Jaminan Produk Halal - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. 29 Tahun 1959, UU No. Baca juga: Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru. 15 Oktober 2004 Tanggal Pengundangan. 33 Tahun 2004; UU No. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembangian keuangan yang adil, proposional, demokratis. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai pasal 4 terdiri atas 16 jenis pajak yang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 (UU/2004/34) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. b. UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah, Dalam UU tersebut perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara. Catatan : BPJPH Mengelola Keuangan BLU (UU No. No. AD Premier 9th floor, Jl. Tempat Penetapan. of 21. Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 79 Tahun 2005; PP No. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. 2005. 132, TLN NO. 0. 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tipe Dokumen. Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2004 Ike Hanisyah 19K views. 58 Tahun 2005; PP No. MEMUTUSKAN:Menurut UU No 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. 148, TLN NO. NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-undang (UU) No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 30, LN. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 22 th. NOMOR 32 TAHUN 2004. 127, TLN NO. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Perimbangan keuangan pusat dan daerah – Selain perimbangan yang telah dijelaskan antara pusat dan daerah juga harus ada perimbangan dalam keuangan. bahwa. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan UU No. 41 Tahun 2007; PP No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 2015 Pemerintah: Komisi II: 18 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Dana dari APBN juga ada namanya dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan. NOMOR 33 TAHUN 2014 . 33 Tahun 2004 Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. UUD 1995 untuk diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam NKRI: 2:NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 12 (1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: a. Menurut Undang-Undang No.